Hak Asasi Manusia

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang hak asasi manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang dimiliki manusia sejak ia lahir yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapapun.Hak Asasi merupakan sebuah bentuk anugrah yang diturunkan oleh tuhan sebagai sesuatu karunia yang paling mendasar dalam hidup manusia yang paling berharaga. Hak Asasi dilandasi dengan sebuah kebebasan setiap individu dlam menentukan jalan hidupnya, tentunya Hak asasi juga tidak lepas dari kontrol bentuk norma-norma yang ada. Hak-hak ini berisi tentang kesamaan atau keselarasan tanpa membeda-bedakan suku,golongan, keturunanan, jabatan, agama dan lain sebagainya antara setiap manusia yang hakikatnya adalah sama-sama makhluk ciptaan Tuhan.

Jika kita melihat perkembangan HAM di Negara ini ternyata masih banyak bentuk pelanggaran HAM yang sering kita temui. Mulai dari pelanggaran yang paling sederhana dalam keluarga sampai ke bentuk yang paling besar bersifat massal. Untuk kali ini penulis ingin menyoroti pelanggaran HAM anak yang paling umum terjadi di kota besar.

Adapun contoh dari pelanggaran HAM terhadap anak di Indonesia adalah Eksploitasi Terhadap Anak. Oleh karena itu, penulis mengambil sebuah judul “ HAK ANAK YANG TERGADAIKAN”

1.2  Tujuan Penulisan

Tujuan ditulisnya makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Hak Anak dan Undang-Undangnya.                                                                           

2. Untuk mengetahui kasus yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap anak              

3. Untuk mengetahui penyebab terjadinya pelanggaran Hak Asasi Anak dan solusinya.          

BAB II

PERMASALAHAN

2.1  Rumusan Masalah

Masalah-masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

1.  Apa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Anak serta UU nomor berapa yang berkaitan dengan Hak Asasi Anak?

2.  Kasus seperti apa yang termasuk pelanggaran Hak Asasi Anak?

3.  Mengapa Hak Asasi Anak tergadaikan?

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Hak Asasi Anak

3.1.1 Pengertian Hak Asasi Manusia

Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia mendefinisikan hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut Suproatnoko (2008;125), hak asasi manusia adalah hak dasar milik manusia, bersifat universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa sejak hidup dalam kandungan atau rahim, dan hak kodrati atau asasi yang tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri.

3.1.2 Pengertian Hak Asasi Anak

Setiap orang dilahirkan merdeka, mempunyai martabat dan hak-hak yang sama.  Tidak terkecuali seorang anak, dimana hak-hak yang melekat pada dirinya merupakan bagian dari hak asasi manusia. Sesuai dengan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam piagam PBB, hak anak berarti hak asasi untuk anak, yaitu merupakan pengakuan atas martabat yang melekat dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Anak-anak berhak untuk hidup, memperoleh pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan hak untuk menyatakan pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi kehidupannya.

3.1.3 UU yang Mengatur Hak Asasi Anak

Hak anak pada dasarnya sudah diatur oleh negara. Berdasarkan Pasal 28B (ayat 2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, maka dapat dipastikan bahwa anak mempunyai hak konstitusional dan negara wajib menjamin serta melindungi pemenuhan hak anak yang merupakan hak asasi manusia (HAM).

Selain UUD 1945, UU No 39 tahun 1999 pasal 52-66 juga mengatur tentang hak anak. Adapun isinya adalah:

Bagian kesepuluh

Hak anak

Pasal 52

(1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua keluarga masyarakat dan negara

(2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan

Pasal 53

(1) Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup mempertahankan hidup dalam meningkatkan taraf kehhidupannya

(2) Setiap anak dalam kehidupannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan .

Pasal 54

Setiap anak yang cacat fisik atau mental berhak memperoleh perawatan , pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan,meningkatkan rasa  percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat ,berbangsa daan bernegara.

Pasal 55

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir , dan berekspresi sesuai dengan intelektualitas dan usianya dibawah bimbingan orang tua dan atau wali .

Pasal 56

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa  orang tuanya,dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri .

(2) Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara ankanya dengan baik dan sesuai dengan undang-undang ini,maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan .

Pasal 57

(1) Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orangtua atau walinya sampai dewasa dengan ketentuan peraturan perundang undaangan .

(2) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan  pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagi orang tua.

(3) Orang tua angkat attau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.

 Pasal 58

(1)   Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atai pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuh anak tersebut.

(2)   Dalam hal oorang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 59

(1) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan  kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alas an dan atauran yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.

(2) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-undang.

Pasal 60

(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.
(2) Setiap anak berhak mencari, menerima, dam memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepattutan.

Pasal 61

Setiap anak berhak untuk istirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.

Pasal 62

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mentak spiritualnya.
Pasal 63

Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristwa lain yang mengandung unsur kekerasan.

Pasal 64

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membehayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

Pasal 65

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotopika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 66

(1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

(2)  Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.

(3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

(4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang belaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.

(5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.

(6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

(7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

    3.2 Kasus Pelanggaran Hak Asasi Anak

Adapun contoh kasus pelanggaran hak asasi anak adalah kasus eksploitasi anak. Eksploitasi terhadap anak adalah mempekerjakan seorang anak dengan tujuan ingin meraih keuntungan.

Pada kota-kota besar seperti Jakarta sering kita jumpai pengemis dan gelandangan yang masih berusia dibawah umur. Mereka dipekerjakan orang tuanya untuk mencari nafkah dengan cara misalnya mengamen,mengemis, menyemir sepatu bahkan sering kita jumpai banyak anak-anak yang melakukan tindak kriminal contohnya mencopet.

Banyak orang tua yang tidak sadar akan tindakan yang mereka lakukan terhadap anaknya telah melampaui batas dari kesadaran hak asasi manusia terhadap anak atau dengan kata lain disebut dengan eksploitasi anak misalnya banyak orang tua yang menyewakan anak balitanya untuk dijadikan perantara oleh orang lain sebagai  pengemis kecil. Mereka beranggapan bahwa anak hanya akan berguna bila dapat menghasilkan uang dan tanpa mereka sadari anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan kasih sayang sejak dini menjadi terabaikan.

     3.3 Akibat dan Upaya Penanggulangan Pelanggaran Hak Anak

             Banyak akibat atau dampak negatif yang dapat diterima dan terjadi pada anak korban eksploitasi.Mulai dari kondisi psikis, kesehatan, maupun hal-hal lain.Seperti yang kita tahu, anak-anak korban eksploitasi tidak merasakan indahnya masa kanak- kanak mereka. Karena setiap harinya mereka hanya dituntut untuk mencari dan menghasilkan uang.

            Anak-anak yang telah terampas hak nya tersebut bisa saja menjadi dewasa sebelum waktunya, dikarenakan lingkungan sekitar mereka lebih banyak orang dewasa.Sehingga mereka sering meniru kebiasaan – kebiasaan buruk orang dewasa seperti merokok, ataupun yang lainnya yang belum pantas mereka lakukan.

Upaya yang dapat dilakukan agar mengurangi bahkan mengatasi pelanggaran HAM terhadap anak antara lain :

1.    Pemerintah membentuk Komnas HAM, dan Komisi Perlindungan Anak untuk menjamin dan mengatasi pelanggaran hak asasi pada anak.

2.   Selain itu terdapat Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut merupakan jaminan pelaksanaan hak-hak anak  di berbagai bidang dan aspek kehidupan. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

3.   Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut : non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup,kelangsungan hidup, dan penghargaan terhadap pendapat anak.

4.   Diperlukan  peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan pada anak.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

            Dari penjelasan dan pemaparan dalam bab pembahasan maka dapat kita simpulkan bahwa HAM  menurut UU No. 39 Tahun 1999 telah mendefinisikan seperangkat hak yang sudah melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Ynag Maha Esa, dan hak asasi manusia merupakan hak dasar milik manusia, yang sudah ada dalam keadaan rahim di kandungan, dan juga tidak dapat dipisahkan dari manusia itu sendiri.

 HAM juga dapat mengatur perlindungan terhadap anak. Begitu halnya juga dengan hak anak, salah satu dari hak asasi anak adalah jaminan untuk mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan nilai nilai agama dan kemanusian. Hak asasi tersebut sesuai dengan nilai nilai pacasila dan tujuan Negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Seperti yang terdapat dalam pasal 28B (ayat 2) UUD 1945 yang tegas di sebutkan “ Bahwa setiap anak berhak akan kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi “, selain terdapat pada UUD 1945, UU No, 39 tahun 1999 pasal 52-66 juga mengatur tentang hak anak, yang dapat disimpulkan yang isinya mengatur perlindungan anak agar tidak terdapat pengeksploitasi terhadap anak dibawah umur.          

Komentar Saya

            Hak asasi untuk anak dibawah umur masih harus di perhatikan oleh pemerintah karena saat ini masih banyak anak dibawah umur yang menjadi korban kekerasan dan diskriminasi. 

Daftar Pustaka

http://dqromario.blogspot.com/2012/03/makalah-hak-asasi-manusia.html

puncak demo di makasar

TNI-Polri Jaga SPBU

Puncak Demo di Makassar Bakal Macet Lagi

Sejumlah aparat gabungan TNI Angkatan Darat dan Polri bersama-sama menjaga stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan melakukan pengawalan distribusi BBM menjelang kenaikan harga 1 April mendatang. Penjagaan super ketat ini juga dilakukan agar distribusi BBM tidak sampai dicegat oleh massa yang menggelar aksi demo. "Sejak insiden pembakaran mobil saat unjuk rasa di depan kampus Unhas, TNI dan Polri langsung bersama-sama melakukan penjagaan dan pengawalan," ujar Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Erwin Triwanto.

Ia mengatakan, penjagaan setiap SPBU dilakukan oleh dua orang polisi dan tentara yang berpakaian dinas lapangan (PDL) lengkap. Namun jumlah itu bisa saja lebih karena pola pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan TNI menggunakan pola terbuka dan tertutup atau yang berpakaian dinas lengkap serta berpakaian sipil.
"Semua langkah persuasif dan preventif juga sudah dilakukan dan langkah ini merupakan salah satu metode yang dilakukan agar tidak ada lagi yang dirugikan," katanya.

Menurutnya, langkah antisipasi yang dilakukannya khusus untuk distribusi bahan bakar minyak sebelum sampai ke SPBU yakni mengatur ulang jadwal pendistribusiannya agar tidak bertemu mahasiswa saat sedang berunjuk rasa.
"Kami tidak ingin bersentuhan langsung dengan adik-adik mahasiswa, karena itu aparat menggunakan metode dengan cara mengubah jadwal distribusinya. Jika hari-hari biasanya mulai didistribusikan pada pukul 09.00 WITA, sekarang dimajukan agar tidak bertemu dengan mahasiswa pengunjuk rasa," ujarnya. 

Penjagaan oleh aparat TNI-Polri dilakukan bukan hanya di SPBU, tapi di sejumlah titik yang dinilai rawan. Seperti SPBU di Jalan KS Tubun samping Kantor Brimob, SPBU Cendrawasih depan Asrama Mattoangin, SPBU Veteran Selatan, SPBU Ahmad Yani, SPBU Perintis Kemerdekaan, dan beberapa SPBU lain, termasuk Kantor Pertamina Wilayah VII Jalan Garuda.
Dari pantauan BKM di sejumlah SPBU, setiap SPBU terdapat empat anggota TNI mengawasi dari jarak sekitar 50 meter dari SPBU, kecuali kepolisian yang langsung berada dalam areal SPBU.

Kapolrestabes Makassar Kombes Erwin Triwanto mengemukakan, mengantisipasi aksi demo menjelang kenaikan harga BBM jajaran Polrestabes telah menurunkan anggota di lapangan bersama-sama dengan jajaran TNI.
Penjagaan juga terlihat di Jalan Somba Opu sebagai sentra penjualan emas di Kota Makassar. Kapolres Pelabuhan AKBP Audy AH Manus mengemukakan, di wilayah Polres Pelabuhan telah menurunkan personel guna mengawasi instalasi Pertamina sebagai tempat pengisihan BBM. "Setiap mobil keluar dari pengisian dikawal petugas sampai di SPBU terdekat," katanya.

DPRD Setuju Pelibatan TNI 

Sementara itu, Ketua DPRD Sulsel HM Roem tidak mempersoalkan pelibatan anggota TNI dalam mengantisipasi aksi penolakan rencana kenaikan BBM yang akan diterapkan pemerintah pada 1 April mendatang. "Dewan setuju pelibatan anggota TNI," ucap Roem, Senin (26/3).
Alasan Roem, karena ada indikasi tindakan anarkis dari dampak aksi itu. Selain itu, untuk membantu aparat kepolisian. Meski mendukung pelibatan personel TNI dalam penanganan aksi, Roem yang juga Wakil Ketua DPD I Golkar Sulsel ini telah menandatangani penolakan kenaikan BBM. "Berdasarkan rapat pimpinan, DPRD Sulsel sepakat menolak rencana kenaikan BBM. Kenaikan BBM sangat berpotensi menyengsarakan rakyat banyak, karena dampaknya dapat meluas seperti kenaikan kebutuhan pokok dan tarif dasar listrik, serta tarif angkutan," ucap kandidat Wakil

Gubernur Sulsel ini. 

Sedangkan Walikota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin mengajak seluruh aparat keamanan yang bertugas di tengah demonstran yang menolak kenaikan kenaikan harga BBM untuk menciptakan kesejukan selama aksi demonstrasi berlangsung. “Eskalasi demonstrasi kemungkinan akan meningkat minggu ini. Untuk itu kami harap pola penanganan yang dilakukan oleh aparat yang bertugas di lapangan lebih persuasif dan lebih menyejukkan,“ ujar Ilham.
Dikatakan sejauh ini petugas keamanan telah memiliki pengalaman yang banyak dalam menghadapi aksi mahasiswa setiap menggelar demonstrasi.
Ilham juga berharap kepada mahasiswa untuk tetap melakukan gerakan yang rapi dan tidak mudah disusupi oleh pihak yang ingin memperkeruh suasana. 

“Adik-adik mahasiswa yang menggelar demo di jalan bukanlah musuh atau lawan, oleh karena itu pendekatannya haruslah sesejuk mungkin demi menghindari anarkisme yang kerap terjadi selama ini. Silakan mengeluarkan aspirasi tetapi jangan anarkis. Sementara keberadaan TNI hanya jaminan masyarakat agar tidak dihalangi mendapatkan pelayanan," jelas Ilham.
Sementara itu, Kabag Personalia Polwiltabes Makassar, AKP Mashura menjelaskan bahwa pihaknya saat ini telah mengerahkan Polisi Wanita (Polwan) untuk mengawal mahasiswa yang tengah berdemonstrasi di jalan. “Kami kedepankan Powan sebagai tim negosiator di lapangan “ ujarnya saat rapat koordinasi.
Dalam rapat kordinasi ini hadir Mayor M. Khozin, Pabandya Watpers Koopsau 2, Letkol Lutfi Adin, Danpolmal Lantamal 6, Ptl. Sekda Kota Makassar, Agar Jaya, Kasatpol PP Kota Makassar, Alham Arifin, serta Kabag Pemerintahan, Sabri.

Jalanan Macet

 Demo menolak rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) di Kota Makassar terjadi di sejumlah titik di Kota Makassar kemarin, di antaranya di flyover, di depan kampus Universitas 45, UNM, UMI, UIT, UIN, dan Unismuh. Kemacetan di sejumlah ruas jalan pun terjadi.
Kemarin, sedikitnya ada lima poros jalan utama yang sempat terganggu oleh aksi demo, yaitu Jalan Sultan Alauddin, AP Pettarani, Rappocini, Urip Sumohardjo, dan Perintis Kemerdekaan. Puncak aksi demo mahasiswa diperkirakan akan terjadi hari ini, Selasa (27/3). Jumlah massa yang akan turundalam aksi hari ini diperkirakan jauh lebih banyak dibanding demo-demo sebelumnya. Bahkan, hari ini sejumlah jalan di Kota Makassar kembali akan macet total. 

Aksi mahasiswa kemarin bukan hanya dijaga oleh aparat dari kepolisian, tapi juga dari TNI. Seperti terlihat saat aksi mahasiswa di flyover. Ratusan mahasiswa "tumplek" di flyover. Aksi mereka dijaga ketat aparat kepolisian dan TNI.
Aksi demo juga digelar di sejumlah tempat. Mahasiswa dari Universitas Indonesia Timur (UIT) membakar replika keranda mayat yang bergambar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan menyandera mobil kontainer lalu dipalang di Jalan AP Pettarani, di samping SPBU Rappocini. Mahasiswa juga sempat membakar ban bekas. Mereka beranggapan, kenaikan harga BBM akan sangat mencekik rakyat.
Aksi ini membuat arus lalulintas di Jalan AP Pettarani terganggu. Sebagian pengendara baik dari arah Utara maupun Selatan terpaksa dialihkan ke jalan alternatif lainnya. Benruntung aksi tutup jalan oleh mahasiswa UIT tidak berlangsung lama. 

Sementara di depan Universitas Negeri Makassar (UNM) Jalan AP Pettarani, mahasiswa juga melakukan aksi bakar ban bekas dan menutup jalan. Aksi ini mengakibatkan ruas jalan di AP Pettarani lengang.
Aksi demo juga dilakukan mahasiswa di depan Kampus Unismuh, Jalan Sultan Alauddin. Sekitar 100 mahasiswa turun jalan. Kasat Lantas Polrestabes Makassar AKBP Muh Hidayat mengatakan, mahasiswa menutup jalan dengan memalang menggunakan dua mobil kontainer. Akibatnya, jalanan macet total, baik dari arah Kabupaten Gowa maupun dari Kota Makassar. Kendaraan yang menuju Gowa terpaksa dialihkan masuk di Jalan Talasalapang, sedang kendaraan truk yang akan ke Gowa dari arah Jalan AP Pettarani diarahkan lewat Hertasning Baru. "Kami sudah koordinasikan dengan Kasat Lantas Gowa agar truk itu bisa masuk," katanya. Selanjutnya, kendaraan dari arah Gowa menuju Makassar diarahkan masuk di Jalan Malengkeri. Dia meminta agar mahasiswa dalam melakukan aksi demo tidak menutup jalan. ''Kami dari lalulintas meminta kepada mahasiswa agar tidak menutup jalan, supaya arus lalulintas berjalan lancar dan tidak macet berjam-jam," tandas Kasat Lantas Polrestabes Makassar ini. 

Mahasiswa juga ada yang melakukan aksi demo ke Kantor Pertamina Jalan Garuda. Mereka membawa jerigen sebagai tanda penolakan kenaikan harga BBM. Aksi mereka mendapat pengawalan aparat kepolisian yang dipimpin Kapolsek Mariso Kompol Irene.
Aksi demo juga dilakukan mahasiswa di Jalan Perintis Kemerdekaan. Mahasiswa dari Badan Eksekutive Mahasiswa (BEM) Fakultas Teknik, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), serta Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Universitas Islam Makassar (UIM) turun ke jalan. Akibatnya, arus lalulintas menjadi macet karena para demonstran membakar ban di jalan dan menghentikan empat mobil boks yang digunakan sebagai tempat beroperasi

daftar pustaka : http://www.beritakotamakassar.com/index.php?option=read&newsid=56453

Komentar saya : Rencana kenaikan harga BBM ini menimbulkan reaksi dari para mahasiswa yang melakukan unjuk rasa atau demo menolak rencana kenaikan harga BBM tersebut. Demo yang dilakukan para mahasiswa ini berujung ricuh sehingga menimbulkan kemacetan di sebagian jalan. Untuk mengatasi kericuhan yang terjadi, aparat kepolisian yang dibantu dengan TNI berusaha mengatasi kericuhan tersebut.

Menurut saya, para mahasiswa boleh mengeluarkan aspirasinya namun sampaikan aspirasi tersebut dengan baik dan tidak anarkis agar tidak menimbulkan kerugian bagi para masyarakat sekitar.

memburu pegawai kaya raya

Memburu pegawai kaya raya

Penegak hukum akhir-akhir ini rajin memburu pegawai yang memiliki harta melimpah. Bila sebelumnya Gayus memiliki harta sekitar Rp78 miliar, kini terungkap pula pegawai pajak lain. Harta yang terungkap juga miliaran.Sebagaimana diwartakan Singgalang kemarin, Mabes Polri membidik Ajib Hamdani, pegawai Kantor Pajak Pratama, Jakarta yang dicurigai menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri. Disinyalir kekayaannya mencapai Rp17 miliar.

Ajib sendiri membantah tuduhan memiliki rekening gendut dan harta di luar kewajaran. Dia menuangkan lewat tulisan di blognya http://ajib.diamondgroup.co.id. Tulisan itu di-posting 3 Maret 2012, yang berjudul ‘Rekening Tabungan, Persepsi yang Salah Kaprah’. Terlepas dari salah atau tidak kasus itu, yang pasti, tiap transaksi keuangan di negeri ini, pasti tercatat di PPATK. Artinya, pasti akan ketahuan bila ada uang masuk ke rekening seseorang. Jadi, besar kemungkinan terbongkarnya rekening di luar kewajaran pada masa selanjutnya.

Pegawai kaya memang sesuatu yang luar biasa. Ada anggapan, bila ingin kaya, maka jangan jadi PNS. Nyatanya, justru ada pegawai yang kaya raya. Bila dibandingkan dengan gaji, uang miliaran tak mungkin bisa didapatkan PNS. Walau berbisnis sekalipun, juga bukan perkara gampang bagi PNS untuk dapat duit bejibun. Ada sesuatu yang menarik dari terungkapnya PNS kaya. PNS yang memiliki rekening tak wajar, umumnya berasal dari kantor pajak.

Bekerja di lembaga itu, memang bermandikan uang. Sebab, pengusaha berkepentingan sedikit membayar kewajiban. Hal itu bisa didapatkan, jika jumlah pajak yang seharusnya dibayar, diakali sedemikian rupa, sehingga pajak jadi kecil. Modus seperti itulah yang dilakukan Gayus Tambunan.

Pajak di negeri ini, bukan cuma di pusat kekuasaan. Tapi, juga sampai ke daerah. Harusnya, rekening tak wajar tersebut juga dikejar ke daerah. Artinya, kemungkinan masih banyak rekening lain yang belum terungkap. Harusnya, rekening tak wajar dipertegas jumlahnya. Jangan hanya rekening miliaran yang diburu. Rekening yang ratusan juta, mestinya juga patut dicurigai. Sebab, bagi PNS yang golongan II atau III sekalipun, tiap gaji yang didapatkannya, pasti habis untuk biaya hidup sehari-hari. Jika kemudian PNS bisa menabung, maka jumlahnya tak mungkin bisa relatif besar dalam waktu singkat. Hal inilah yang harus dipertegas. Jika ada PNS yang masa kerja di bawah 10 tahun, namun harta melimpah, ini perlu dicurigai. Bukan bermaksud untuk sinis kepada harta seseorang, tapi sebagai upaya guna menghilangkan kemungkinan korupsi. Korupsi di negeri ini, harus dicegah, bukan sebatas penindakan.

Daftar pustaka : http://hariansinggalang.co.id/memburu-pegawai-kaya-raya/

Komentar : saya tidak setuju dengan apa yang sudah dilakukan oleh para pegawai yang melakukan penggelapan uang demi kepentingannya sendiri, umumnya berasal dari kantor pajak . Dan sebaiknya rekening tak wajar milik pegawai tersebut diperiksa ulang untuk mengetahui kebenaran atau kewajaran dari rekening tersebut.